Komisi VI Dorong BKPM Bersiap Datangkan Investasi Besar

24-04-2020 / KOMISI VI

 

Anggota Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto mendorong Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk bersiap mendatangkan investasi besar seusai pandemi berakhir, terutama bidang kesehatan dan pangan untuk kembali menggerakkan perekonomian Indonesia dan menyerap tenaga kerja yang banyak.

 

Ia menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja antara Komisi VI DPR RI dengan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang dilangsungkan secara virtual pada Kamis (23/4/2020). Fakta bahwa pandemi telah menyengsarakan sendi-sendi perekonomian industri dan para tenaga kerja yang terkena imbasnya tak dapat dipungkiri lagi, sehingga menurutnya langkah restrukturisasi optimal sangat dibutuhkan.

 

”Saya harap Kepala BKPM terus berjuang untuk mendatangkan investasi-investasi ke depan karena setelah pandemi covid-19 selesai kami yakin banyak sekali tenaga kerja yang perlu diserap oleh industri dan tentu industri itu memerlukan investasi yang sangat besar,” terang Adi, sapaan akrab politisi PDI-Perjuangan itu.

 

Adi juga secara khusus membahas upaya membangun industri setelah pandemi berakhir untuk diprioritaskan kepada membangun industri dasar kimia yang memang terus menjadi keluhan BUMN-BUMN Sektor Industri Farmasi, karena tidak ada dukungan penuh terhadap mereka dalam pembuatan bahan baku obat.

 

“Ini salah satu sektor yang menurut kami perlu diprioritaskan oleh BKPM, bagaimana ke depan kita harus memperkuat industri di dasar kita, sehingga kita tidak tergantung kepada bahan baku impor dan juga sehingga kita bisa memproduksi obat-obatan, dan vitamin untuk kebutuhan dalam negeri kita,” jelas Adi.

 

Memang jika mengacu kepada strategi investasi jangka panjang, tidak boleh ada lagi ada ketergantungan terhadap bahan baku impor mentah maupun jadi. Legislator dapil Jawa Tengah VIII itu memahami betul hal tersebut ketika diberikan fakta-fakta di lapangan terkait pemanfaatan bahan baku impor. Untuk itu hal ini tentu menjadi sebuah pelajaran rencana investasi berharga bagi Indonesia untuk lebih berdaulat.

 

“Harus diberi kemudahan untuk investor melakukan investasi di bidang-bidang yang sangat penting bagi masyarakat kita terutama kesehatan dan pangan. Jangan sampai keamanan, kedaulatan kita di bidang ini terganggu karena tidak siap, karena tidak bisa produksi bahan baku atau produk-produk jadi di dalam negeri. Ini harus menjadi prioritas kita ke depan dalam membangun industri kita,” tukasnya. (er/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...